Tunjangan kinerja (Tukin) dosen menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemerintah melalui Kemendiktisaintek terus membahas kebijakan pencairannya dalam berbagai forum resmi.
Salah satu agenda penting mengenai Tukin dosen di bahas dalam pertemuan hybrid yang di selenggarakan Kemendiktisaintek pada Kamis (20/2/2025). Acara ini di hadiri oleh Mendiktisaintek Brian Yuliarto beserta jajaran, pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) se-Indonesia, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), dan Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI).
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang, pembahasan Tukin dosen telah menjadi bagian dari komitmen Ketua Banggar DPR. Fokus utama adalah memastikan dosen di PTN Satker dan BLU yang belum menerima remunerasi, serta dosen di LLDikti, mendapatkan haknya.
Hingga kini, pencairan Tukin masih menunggu penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya. Proses ini membutuhkan waktu karena harus melalui berbagai tahapan administrasi di Sekretariat Negara sebelum mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, pencairan Tukin tidak di lakukan secara otomatis. Setiap dosen harus melalui proses penilaian kinerja sesuai regulasi yang sedang di rumuskan dalam Peraturan Menteri (Permen). Dengan adanya pembahasan ini, dosen berharap kejelasan regulasi dan pencairan Tukin dapat segera terealisasi.
Mekanisme dan Syarat Pencairan Tukin
Pencairan tunjangan kinerja (Tukin) dosen tidak di lakukan secara otomatis, melainkan melalui mekanisme yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Setiap dosen harus memenuhi kriteria tertentu agar berhak menerima Tukin sesuai regulasi yang berlaku.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang, penilaian kinerja menjadi syarat utama dalam pencairan Tukin. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk aktivitas akademik, penelitian, publikasi ilmiah, serta kontribusi dosen dalam pengembangan pendidikan tinggi. Sistem penilaian ini bertujuan memastikan bahwa pemberian Tukin berbasis kinerja dan tidak di lakukan secara merata tanpa indikator yang jelas.
Selain itu, pencairan Tukin juga bergantung pada regulasi yang sedang dalam tahap finalisasi. Saat ini, Kemendiktisaintek telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) yang menjadi dasar hukum pencairan Tukin dosen. Dokumen tersebut sedang di ajukan ke Sekretariat Negara untuk mendapatkan persetujuan sebelum di tandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
Setelah Perpres di terbitkan, pencairan Tukin akan di lakukan secara bertahap sesuai prioritas. Dosen yang berada di PTN Satker, PTN Badan Layanan Umum (BLU) yang belum menerima remunerasi, serta dosen di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) menjadi kelompok utama yang di utamakan dalam pencairan awal.
Selain regulasi utama, pemerintah juga tengah menyusun Peraturan Menteri (Permen) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Tukin dosen. Permen ini akan mengatur mekanisme detail, mulai dari proses pengajuan hingga prosedur pencairan dana. Kejelasan mekanisme ini sangat di nantikan oleh para dosen, mengingat Tukin memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan dan motivasi tenaga pendidik di perguruan tinggi.
Baca Juga : Pemerintah Setujui Tunjangan Dosen ASN Agar Kinerja Optimal
Kendala dalam Pencairan Tukin
Meskipun tunjangan kinerja (Tukin) dosen telah dibahas dalam berbagai forum, pencairannya masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor administratif, regulasi, dan keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam realisasi kebijakan ini.
Salah satu kendala utama adalah proses finalisasi regulasi yang masih berlangsung. Hingga kini, Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) mengenai Tukin dosen masih dalam tahap pengajuan di Sekretariat Negara. Proses birokrasi yang panjang menyebabkan ketidakpastian mengenai waktu penerbitannya. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah harus memastikan bahwa dana yang di alokasikan untuk Tukin dosen tidak mengganggu kebutuhan anggaran sektor lain. Oleh karena itu, pencairan Tukin akan di lakukan secara bertahap berdasarkan prioritas yang telah di tetapkan.
Kendala lainnya berkaitan dengan mekanisme penilaian kinerja dosen. Setiap dosen harus melalui evaluasi sebelum berhak menerima Tukin, namun sistem penilaian yang di gunakan masih memerlukan penyempurnaan agar lebih transparan dan objektif. Kemendiktisaintek terus berupaya menyelesaikan berbagai kendala ini agar pencairan Tukin dapat segera di realisasikan. Kejelasan regulasi, kesiapan anggaran, dan sistem evaluasi yang adil menjadi faktor penentu dalam kelancaran proses ini.
Baca Juga : Mendiktisaintek: ASN Tugas Belajar Tetap Bisa Naik Pangkat
Perkiraan Waktu Pencairan dan Harapan Dosen
Dosen di seluruh Indonesia masih menantikan kepastian pencairan tunjangan kinerja (Tukin). Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan tanggal resmi pencairan karena masih menunggu penyelesaian regulasi.
Menurut Sekjen Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang, Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Tukin dosen saat ini masih dalam tahap pengajuan di Sekretariat Negara. Setelah disetujui dan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, pencairan dapat segera dilakukan. Selain Perpres, pemerintah juga sedang menyusun Peraturan Menteri (Permen) sebagai pedoman teknis pencairan. Permen ini akan mengatur mekanisme pengajuan, penilaian kinerja, serta prosedur pencairan dana bagi dosen penerima Tukin.
Dosen berharap proses administrasi dapat segera diselesaikan agar pencairan tidak mengalami keterlambatan lebih lanjut. Kejelasan regulasi dan kepastian anggaran menjadi faktor utama yang menentukan kapan Tukin dapat diterima oleh para tenaga pendidik. Dengan adanya pembahasan intensif, diharapkan pencairan Tukin dapat segera terealisasi dalam waktu dekat. Pemerintah terus berupaya memastikan agar kebijakan ini berjalan sesuai harapan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dosen.
Kesimpulan
Pemerintah melalui Kemendiktisaintek terus membahas pencairan tunjangan kinerja (Tukin) dosen sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Meskipun proses regulasi telah mencapai tahap finalisasi, pencairan Tukin masih menunggu persetujuan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen) sebagai dasar hukum pelaksanaannya.
Beberapa kendala, seperti proses birokrasi, keterbatasan anggaran, dan sistem penilaian kinerja dosen, menjadi faktor yang menyebabkan keterlambatan pencairan. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai hambatan ini agar Tukin dapat segera di realisasikan.
Dosen di seluruh Indonesia berharap kejelasan regulasi dan mekanisme pencairan dapat segera di umumkan. Dengan adanya pembahasan yang terus berlangsung, pencairan Tukin di harapkan dapat segera di lakukan dalam waktu dekat demi meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Sebagai langkah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, dosen juga di sarankan untuk mengikuti sertifikasi guna memperkuat kredibilitas akademik mereka. Salah satu pilihan terbaik adalah dengan mengikuti sertifikasi di MySertifikasi, yang menawarkan berbagai program unggulan bagi tenaga pendidik. Jangan lewatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing akademik Anda melalui sertifikasi yang di akui secara profesional!
